Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan
Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan
(PPATK), menyampaikan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) RAPBN 2013
dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Jakarta,
Kamis (6/9/2012) malam.
Dalam rapat dengan anggota DPR, Kepala BNPT, Ansyaad Mbai,
menyampaikan bahwa Gedung DPR menjadi target pengeboman sebagaimana
pengakuan tersangka terorisme yang ditangkap di Poso pada 12 Juli lalu,
Mujib.
"Begitu kami tahu ada pengakuan, kami beri tahu. Teroris Poso yang
mengakui sudah tiga kali survei ke gedung (DPR) ini," ujar Ansyaad di
hadapan anggota Komisi III.
Menurut Ansyaad, pihaknya menyampaikan hal ini karena tidak
menginginkan hal itu terjadi. Bahwa Gedung DPR adalah sebagai simbol
kedaulatan negara. "Kami betul-betul tidak ingin lembaga tertinggi ini
dihajar teroris," ucapnya.
Menurut Ansyaad, sebenarnya info adanya rencana pengemboman Gedung
DPR sudah ada sejak 2004. Namun, baru kali ini berani diungkapkan ke
publik, karena didukung pengakuan dari tersangka.
"Makanya kami tidak mampu menahan informasi," kata dia.
Sejumlah anggota Komisi III memiliki tanggapan berbeda-beda mendengar pengakuan Ketua BNPT itu.
"Itu seharusnya dibisikkan saja, Pak," celetuk seorang anggota Komisi III.
Sementara itu, Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika yang memimpin rapat itu menyampaikan apresiai atas pemberitahuan BNPT ini.
"Kami hargai informasi yang diberikan BNPT. Saya Kira di negara ini,
DPR satu-satunya lembaga yang paling informasi apa saja bisa masuk.
Tapi, kalau informasi masuknya ke ranah politik, itu bisa debatable,
banyak persepsi, baik atau buruk yang bisa berpengaruh pada masyarakat.
Jadi, harus benar-benar diperhatikan," kata Pasek.
Dalam rapat itu sendiri, BNPT melalui Ansyaad Mbai, mengajukan
anggaran sebesar Rp 163 miliar, dan biaya untuk Program Deradikalisai
sebesar Rp 198,3 miliar di luar alokasi anggaran dari Kementerian
Keuangan sebesar Rp 152 miliar. Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar