Indonesia Halau Krisis Ekonomi Global

Krisis ekonomi menjadi momok di hampir  seluruh  negara  di dunia,  termasuk  Eropa,  pada 2012. Pemerintah Indonesia pun mengintensifkan pembahasan  Rancangan Undang-Undang Jaring Pengamanan Sistem Keuangan (JPSK) untuk menjadi tameng menghalau krisis keuangan di tahun 2013.

Krisis ekonomi menerpa dunia barat. Amerika Serikat tak luput dari terpaan itu. Keuangan di negara-negara di Eropa pun tertular sakit. Berbagai spekulasi merebak seputar 'hantu' krisis global yang bakal menyebar menjadi penyakit pada perekonomian dunia.

Yunani, merupakan Negeri Para Dewa-Dewi yang menderita krisis keuangan menahun. Yunani terjerat utang hingga mencapai 262 miliar Euro dengan defisit anggaran lebih enam persen. 

Sejumlah skenario disiapkan untuk bebas dari utang. Satu di antaranya mengajukan dana talangan pada Uni Eropa senilai 110 miliar Euro dan 45 miliar Euro pada IMF.

Sayang, pengajuan itu tak mudah. Krisis utang justru menyulut suhu politik di Yunani. Pengetatan anggaran, seperti pemangkasan tunjangan pensiun, ditentang. Aksi mogok kerja berlangsung di mana-mana.

Yunani sekarat. Krisis Yunani justri menyebar ke seantero Eropa. Spanyol goyang, Inggris terguncang. Krisis merebak seiring jatuhnya nilai tukar Euro di pasar uang ke titik terendah dalam sejarah.

Pemerintah Negara Uni Eropa pun menawarkan bantuan dana 125 Dolar AS untuk memagari zona itu dari kehancuran. Bantuan ditawarkan pada perbankan Eropa untuk memperkuat likuiditas.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Indonesia merupakan salah satu negara yang tak luput dari terkaman krisis ekonomi global. Buktinya, ekspor melambat. Nilai Rupiah terhadap Dolar berfluktuatif.

Banyak aliran dana keluar dari Indonesia dan tersedot untuk kebutuhan dolar Amerika Serikat serta Eropa. Perlambatan ekspor pun berdampak pada penurunan harga komoditas di pasar global.

Imbasnya, perolehan pajak menurun pada semester kedua tahun 2012. Hingga November, pajak penghasilan atau PPh baru mencapai 80,5 persen dari target. Atau, negara mendapat Rp413,5 triliun. Sementara target APNB-Perubahan 2012 yaitu sebesar Rp513,7 triliun.

Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani telah memperingatkan dampak krisis ekonomi itu saat berkunjung ke Indonesia. Ia menyarankan Indonesia mempersiapkan jaminan keamanan bila krisis muncul tiba-tiba.

Satu di antaranya mengatasi melonjaknya angka pengangguran saat krisis. Indonesia masih kuat dibanding negara berkembang lainnya. Namun itu bukan berarti Indonesia kebal dengan krisis ekonomi global.

Lantaran itu, pemerintah Indonesia mengintensifkan pembahasan RUU JPSK. RUU dirancang sebagai protokol manajemen krisis dan pegangan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas jasa keuangan.

Namun, mengegolkan RUU JPSK bukan perkara mudah. Terlebih lagi, pemerintah dan BI punya sejarah buruk dalam penggelontoran dana menyelamatkan Bank Century. Skandal penggelontoran dana itu menjadi sorotan di DPR RI.