Jokowi Disarankan Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

SOLO- Calon Gubenur DKI Jakarta yang diusung PDIP dan Gerindra, Joko Widodo (Jokowi) disarankan untuk tidak melanjutkan pertarungannya di putaran kedua Pemilukada DKI Jakarta. Jokowi disarankan mundur dari pencalonan Gubernur.

Terkait konsekuensi denda sebesar Rp20 miliar yang akan dijatuhkan oleh KPUD bila Jokowi mundur, elemen Umat Islam di Solo mengaku siap menanggung denda tersebut.

Hal tersebut ditegaskan Sekertaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Solo, Jawa Tengah, Ali Usman di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/9/2012) 

Kata Ali, alasan agar Jokowi mundur dari pencalonan, selain untuk kebaikan Jokowi, juga ditujukan untuk ketentraman Kota Solo.  Pasalnya, langkah Jokowi yang maju dalam pencalonan, diduga hanya dijadikan alat oleh sekelompok orang saja yang memiliki kepentingan tersendiri dibalik pencalonan tersebut.

"Saya tidak yakin Jokowi akan mampu memimpin Jakarta bila terpilih. Jokowi itukan hanya dijadikan simbol anti kemapanan di tengah kelompok kemapanan di Jakarta. Saya yakin, Jokowi tidak bisa bekerja dengan baik. Jakarta akan konflik terus bila Jokowi jadi. Jangan takut soal denda. Saya siap membayar denda itu," katanya.

Ali mengambil contoh Kota Paris, Perancis. Meskipun dari segi ekonomi dan pertahanan, negara tersebut lebih moderen di bandingkan Indonesia, namun Perancis juga pernah dibakar oleh salah satu kelompok yang kalah dalam pemilukada yang kebetulan kekalahan tersebut dialami kelompok kemapanan.

Selain akan menimbulkan masalah di Jakarta, sepeninggalnya Jokowi ke Jakarta, bila terpilih akan meninggalkan masalah sendiri dan berkepanjangan untuk Kota Solo.  "Kalau memang Jokowi dinaikkan derajatnya dalam berbangsa dan bernegara menjadi seorang pemimpin, hendaknya dinaikkan intelektualitasnya. Jadi Jokowi paham bila hanya sebatas dimanfaatkan. Dan Jokowi paham bagaimana kondisi Kota Solo bila ditinggalkannya nanti," ujarnya.

Namun bila Jokowi tetap menolak mundur dari pencalonan, alternatif lain yang harus dilakukan Jokowi yaitu dengan cara menggelar konsolidasi nasional.

Meskipun hanya sebatas pemilihan kepala daerah, tapi pemilukada yang diikuti Jokowi itu adalah Ibu Kota Negara Indonesia. Sehingga konsolidasi perlu dilakukan dengan melibatkan semua elemen di dua daerah, baik Solo maupun Jakarta.

"Jadi bila Jokowi ke Jakarta,biar tugasnya belum selesai, di Solo, semua elemen bisa menerima penggantinya. Begitu juga di Jakarta. Kelompok yang kalah dan kelompok lainnya, bisa menerima Jokowi," pungkasnya. Sumber