Sikap SBY sebagai pendiri dan juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat
seolah tersandera oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.
Untuk membuktikan hal tersebut salah, SBY pun harus berani memberi
sanksi kepada Anas Urbaningrum.
Sanksi ini lantaran Anas
disebut-sebut oleh Nazaruddin sebagai otak dalam kasus Hambalang.
Nazaruddin menyebut bahwa uang korupsi Hambalang mengalir ke kongres
Partai Demokrat untuk pemenangan Anas.
"Membiarkan Anas berarti
membiarkan para koruptor menguasai negeri ini. Anas sudah menjadi ikon
koruptor baru saat ini. Anas maupun para koruptor yang lain tentunya
tidak akan tinggal diam melakukan perlawanan," ujar pengamat politik
dari Universitas Indonesia, Iberamsjah, Minggu (16/12).
Dengan
adanya tindakan atau sanksi dari SBY, menurut Iberamsjah, hal itu akan
mempermudah para penegak hukum untuk memproses kasus-kasus yang menyeret
nama Anas. Namun yang terjadi saat ini, SBY sebagai pendiri partai
seolah tersandera oleh anak buahnya sendiri.
"Kemenangan atau kekalahan koruptor tergantung pada SBY. Dia tindak Anas
maka koruptor lain akan lebih mudah diberantas, dia lindungi Anas maka
korupsi dan koruptor lain yang lebih besar akan muncul," terangnya.
Iberamsjah
berharap agar SBY meninggalkan segala kepentingan maupun
pertimbangan-pertimbangan lain di luar pertimbangan penegakan hukum dan
demokrasi. Bukan sekadar demi dirinya atau partai Demokrat.
"Jika
SBY masih prajurit sapta marga yang memiliki nilai-nilai kecintaan
terhadap tanah air maka SBY saya yakin akan bertindak dan tidak akan
membiarkan hal ini. Sebagai prajurit, kepentingan Indonesia jauh berada
di atas kepentingan pribadi, keluarga atau golongan," imbuhnya. Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar