Figur Artis Tidak Menjadi Jaminan

Pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah termasuk di Jawa Barat kian ramai dengan munculnya banyak pasangan bakal calon gubernur (cagub), bakal calon wakil gubernur (cawagub) maupun calon wali kota/bupati dan wakil wali kota/bupati. Bahkan nama-nama artis juga banyak bermunculan.

"Masyarakat mulai cerdas dalam berpoltik. Semisal dulu, artis ramai mencalonkan diri, dan rakyat mendukung. Sekarang rakyat tidak lagi melihat itu, rakyat lebih pilih yang profesional," kata Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, MPd, MA, pada acara Talkshow Empat Pilar Goes to Campus dengan tema Pilkada yang digelar UPI dan MPR RI di Kampus UPI Jalan Setiabudhi, Selasa (16/10/2012).

Menurutnya, kesadaran berpolitik masyarakat kian tahun lebih baik. Masyarakat juga bisa melihat calon mana yang bisa diharapkan membawa perubahan. Pemilih akan melihat track record yang baik serta pengalaman.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI I Gede Pasek Suardika mengatakan bahwa 60% kepala daerah yang merupakan hasil dari pemilihan langsung terlibat tindak pidana korupsi. Ini disinyalir karena biaya poltik tinggi yang dikeluarkan para calon selama pilkada berlangsung.

"Demokrasi kompetisi, demokratif paling mahal. Setelah sekian lama pemilu langsung, 60 persen kepala daerah terlibat kasus korupsi. Karena high cost politik, karena sistemnya terlalu tinggi. Akhirnya pinjam sana sini, dan APBD diotak atik untuk balik modal," katanya.

Ia juga menyinggung pilkada DKI. Menurutnya, Pilkada DKI bisa sebagai barometer. Satu sorotan kinerja KPU dan Bawaslu. Mereka yang menjadi anggota kedua lembaga tersebut harus siap dalam tugasnya, bahkan siap bila hanya tidur dua jam sehari.

"Kinerja berbagai pihak mensukseskan pilkada. Begitu juga dalam pemilu mendatang, yang ikut pemilu nanti bukanlah partai abal-abal. Karena rakyat memegang segala-galanya, rakyat kini makin cerdas dalam menentukan pilihannya," katanya. Sumber