Daftar Pilgub, Pejabat Publik Harus Mundur

Partai politik mulai ramai memunculkan nama-nama tokoh yang kompeten untuk diusung dalam Pilgub Jateng 2013. Selain incumbent, turut dimunculkan pejabat publik, tokoh partai, dan pengusaha.

Khusus pejabat publik yang nyalon sebagai kepala daerah, maka yang bersangkutan harus mundur saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng. Hal ini sudah menjadi konsekuensi bagi semua pejabat publik yang hendak nyalon gubernur atau wakil gubernur.

"Entah itu Pangdam IV Diponegoro, Kapolda atau pun Sekda Jateng yang berkompetisi dalam pilgub, mereka harus mundur saat mendaftar ke KPU. Ini merupakan aturan, misalnya ada pejabat publik yang mendaftar di PDIP, maka ia tak harus mundur dulu," kata pengamat politik Undip Semarang Teguh Yuwono. Sebelum resmi mendaftarkan diri ke KPU, pejabat publik tetap bisa mengemban tugas dan jabatannya.

Sebab, mereka ini belum tentu mendapatkan rekomendasi dari pimpinan partai politik (parpol). Selain itu, mereka yang diwacanakan nyalon gubernur atau wakil gubernur ini juga belum tentu bersedia diusung parpol tersebut. Menurutnya, situasi politik saat ini baru sebatas euforia atau wacana dalam memunculkan nama-nama cagub dan cawagub guna menjaring calon kepala daerah berkualitas.

Salah satu contohnya adalah Sekda Jateng Hadi Prabowo, beberapa parpol sudah menyatakan berminat untuk mengusungnya dalam pilgub yang diagendakan tanggal 26 Mei 2013. Hingga kini, Teguh menegaskan, belum ada yang mendengar langsung dari Sekda Jateng apakah akan maju atau tidak.

Dalam regulasinya, posisi incumbent ini berbeda dari pejabat publik lainnya. Ketika kembali mencalonkan diri, mereka ini tidak harus mundur dan boleh mengajukan izin cuti saat kampanye. "Untuk incumbent memang diuntungkan dengan peraturan, ini sempat dipermasalahkan dan dianggap tidak adil. Tapi incumbent sejauh ini merupakan jabatan politik, bukan birokrasi," tegasnya.

Meski demikian, pihaknya menyambut positif kemunculan nama-nama seperti incumbent Gubernur Bibit Waluyo, Wakil Gubernur Rustriningsih, Sekda Jateng Hadi Prabowo, dan mantan Pangdam IV Diponegoro Mulhim Asyrof. Semakin banyak muncul nama calon gubernur atau wakil gubernur akan memberikan pengaruh positif.

Ini karena masyarakat diberikan banyak pilihan terhadap calon kepala daerah yang mumpuni. Sebelumnya, Ketua DPD Partai Hanura Jateng Djoko Besariman menyebutkan sosok Hadi Prabowo dan Bibit Waluyo merupakan tokoh yang layak untuk dicalonkan sebagai gubernur. Hadi dinilainya cukup bagus karena menguasai dan berpengalaman di birokrasi sehingga akan cocok apabila dikombinasikan dengan politikus dalam pilgub. Sumber: Klik